,

Komisi 1 DPRD OKU Selatan, Akan Panggil Komisioner KPUD Terkait Rekrutmen PPK dan PPS

oleh -405 Dilihat

 

OKU Selatan, kuntasnews–Guna menjalankan fungsi dan tugas pengawasan terhadap kinerja mitra, komisi I DPRD kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan akan memanggil Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) OKU Selatan, untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kinerja mereka, yang menjadi Trending topic di tengah masyarakat kabupaten OKU Selatan.

Pemanggilan terhadap, penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPUD OKU Selatan, terkait rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang banyak menuai protes dan kritikan di tengah masyarakat, dan adanya pernyataan resmi yang dibuat salah Satu Komisioner KPUD OKU Selatan Devisi Perencanaan Data dan Informasi Yuristian Ramadoni, yang menyatakan tidak tahu menahu atas hasil rapat Pleno yang dilakukan 4 orang Komisioner KPUD OKU Selatan.

Baca Juga =  Forum Kepala Desa Kecamatan Sungai Are Bagi-bagikan Uang 450 Ribu Untuk Media dan Lsm, " Diduga Salah Penggunaan Dana Desa

Surat pernyataan itu ditandatangani oleh Yuristian Ramadoni diatas materai yang berisi alasan dirinya menolak keputusan tersebut. Dalam pernyataannya Yuris mengatakan dirinya tidak dilibatkan dan tidak diberitahu terkait rapat pleno penetapan hasil perekrutan 777 anggota PPS yang direkrut untuk 259 desa dan kelurahan di kabupaten OKU Selatan.

Ketua Komisi 1 DPRD kabupaten OKU Selatan Pulung mengatakan, sebagai legislatif yang memiliki fungsi dan kontrol kinerja, tentu akan memanggil Komisioner KPUD OKU Selatan yang merupakan mitra kami. Dalam RDP nanti Komisi I sifatnya hanya mengevaluasi dan menanyakan persolan yang ada.

Baca Juga =  Wakil Bupati OKU Selatan, Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2025

Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan akan membahas juga terkait penggunaan anggaran selama pilkada. Karena sebagai bentuk pertanggung jawaban KPUD yang menggunakan dana hibah dari Pemkab OKU Selatan.

“Ya, jika memang ada anggaran lebih tetap jelas harus dikembalikan. Itu ‘kan (anggaran, red)  uang dari dana hibah APBD. Artinya uang negara. Namun untuk masalah anggaran kalau pun lebih atau ada temuan itu bukan wewenang Komisi I, ada lembaga lain yang berwenang,” tegasnya.

Dikatanya, setelah semua tahapan selesai dilakukan, pihanya akan memanggil KPUD OKU Selatan untuk mempertanyakan penggunaan anggaran Pilkada. “Kami juga ‘kan memegang Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Jika memang ditemukan ada anggaran lebih dan wajib dikembalikan,ya harus dikembalikan karena ini ‘kan uang negara,” cetusnya lagi

Baca Juga =  Kejaksaan Negeri OKU Selatan, Tahan Dua Tersangka Pembangunan Gedung Baru SMA Negeri 2 Buay Pemaca

“Intinya nanti pada saat RDP kami bisa melihat anggaran yang dikeluarkan oleh KPUD. Kami juga memegang RKA-nya entah itu sewa mobil, beli alat logistik dan sebaginya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dari hasil RDP nantinya bisa dilanjutkan ketingkat Badan Musyawarah (Banmus). Selanjutnya, hasil keputusan Banmus menjadi kanjian dasar untuk tindak lanjut dari persoalan yang ada. (**)

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.